Perizinan Usaha

  • admin 
perizinan usaha

Perizinan Usaha adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia. Agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka perizinan usaha yang benar dan tepat adalah suatu keharusan.

Pelaku Usaha

Sebelum mengetahui perizinan usaha sebaiknya kita mengetahui dulu, siapa saja Pelaku Usaha itu. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan (badan) yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pelaku Usaha perseorangan adalah penduduk Indonesia (WNI) yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Perlaku Usaha non perseorangan (badan), terdiri atas;

  1. perseroan terbatas (PT);
  2. perusahaan umum;
  3. perusahaan umum daerah;
  4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  5. badan layanan umum;
  6. lembaga penyiaran;
  7. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  8. koperasi;
  9. persekutuan komanditer (commanditaire uennootschap)/CV;
  10. persekutuan lirma (uenootschap onderfirmal; dan
  11. persekutuanperdata.

Selanjutnya pelaku usaha perlu mengetahui kriteria usahanya, berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah;

Usaha Mikro

-Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50 Juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

-Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 Juta

Usaha Kecil

-Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 Juta rupiah hingga paling banyak Rp. 500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

-Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 Juta hingga paling banyak Rp. 2,5 Miliyar

Usaha Menengah

-Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 Juta rupiah hingga paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

-Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar hingga paling banyak Rp. 50 Miliyar

Jika lebih kriteria usaha menengah, maka di kategorikan sebagai Usaha besar.

Dokumen Pelaku Usaha. Data yang harus dimiliki bagi pelaku usaha;

Perseorangan; KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil NPWP dapat abaikan.

Non Perseorangan (Badan); Akta Pendirian, SKT Kemenkumham NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksarrakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah memiliki dokumen Pelaku Usaha, dan melakukan pendaftaran serta mengisi formulir. Pelaku Usaha akan mendapatkan NIB sebagai Identitas Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau

Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Masa berlaku NIB adalah selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB juga berlaku sebagai:

  1. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
  2. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
  3. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

NIB juga sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha

Perizinan Usaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

  1. Pendaftaran;
  2. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
  3. pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
  4. pembayaran biaya;
  5. fasilitasi;
  6. masa berlaku; dan
  7. pengawasan.

Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB. Pelaku Usaha terdiri atas;

  1. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan; atau
  2. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.

Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
  2. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud, diperlukan;

  1. lzin Lokasi;
  2. lzin Lokasi Perairan;
  3. Izin Lingkungan; dan/atau
  4. IMB,

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bagaimana dengan HO, SITU dan SKDU/SKDP?

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/6491/SJ Tanggal 17 Juli 2019, yang berisi:

  1. Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
  2. Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
  3. Mememrinthkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pendampingan di PTSP, yang pelaksanaanya dapat melibatkan advokat dan/atau konsultan hukum; dan
  4. Melaporkan langkah-langkah sebagimana dimaksud di atas kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Maka dalam memperoleh perizinan usaha kini pelaku usaha tidak lagi dipersyaratkan memiliki HO/SKDU/SITU.

Beberapa jenis Izin Usaha;

  1. IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil)
  2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  3. SIUP4 (Surat Izin Usaha Perdagangan Perantara Properti)
  4. SIUPL (Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung)
  5. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)
  6. BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
  7. IUI (Izin Usaha Industri)
  8. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
  9. IUPJWA (Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam)
  10. Izin LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
  11. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
  12. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
  13. IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)
  14. IUIPHHBK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu)
  15. Izin Usaha Perfilman
  16. Izin Usaha Pialang Berjangka
  17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
  18. Pendaftaran Usaha Peternakan
  19. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa

Beberapa contoh jenis Izin Komersial/Operasional;

  1. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
  2. Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik
  3. Surat Keterangan Impor (SKI) Kosmetik
  4. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
  5. Izin Edar Obat
  6. Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
  7. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
  8. Sertifikat Produksi Industri Alat Kesehatan dan PKRT
  9. Izin Operasional Klinik
  10. Izin Toko Obat
  11. Sertifikat Distribusi Penyalur Alat Kesehatan
  12. Tanda Daftar Gudang
  13. Persetujuan Impor

Data diatas hanya beberapa contoh dari total 491 jenis Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional, untuk mengetahui izin mana yang harus Pelaku Usaha penuhi, maka terlebih dahulu Pelaku Usaha mengetahui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) mana yang cocok dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Pelaku Usaha.

Untuk lebih jelasnya silakan berkonsultasi dengan kami disini

Terima kasih semoga bermanfaat.

Refrensi PP 24 Tahun 2018